Masalah Lahan Selesai, Jalan Tol Serang-Panimbang Terus Dikebut

0
1300
blogspot.com

SERANG, presidentpost.id – Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 83 km nampaknya akan sesuai target. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan tol tersebut ditargetkan selesai 2019, ketika acara peresmian Pesona Tanjung Lesung 2017 awal September lalu.

Tol tersebut sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, dan bisa memangkas perjalanan yang tentunya akan meningkatkan wisatawan yang berkunjung dan juga menghidupkan ekonomi daerah.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengatakan di Serang, Senin (18/9), sebanyak Rp700 miliar dari kebutuhan dana itu disiapkan pemerintah pusat dan Rp300 miliar sisanya merupakan dana talangan dari PT Wika yang akan mengerjakan pembangunan tol tersebut.

“Totalnya jadi Rp1 triliun, sebelumnya sudah dianggarkan di APBN Rp700 miliar. Atas dana talangan itu juga sudah dilaporkan dan dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyetujui,” katanya dikutip dari skalanews.com.

Menurutnya, laporan yang disampaikan oleh PT Wika, dana talangan ratusan miliar rupiah tersebut sudah disiapkan dan tidak melanggar aturan. Sedangkan keseluruhan identifikasi dan verifikasi terhadap lahan milik warga yang terkena dampak pembangunan Tol Serang-Panimbang yang akan dibebaskan sudah diselesaikan.

”Pertengahan bulan ini atas masalah lahan sudah selesai. Dan seiring itu pula, proses pembayaran bisa dilakukan,” kata Hudaya.

Selain itu, kata Hudaya, revisi atau perubahan surat keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) Serang-Panimbang atas satu desa di Kecamatan Cileles, Lebak yang tidak masuk dalam peta penetapan lokasi (penlok) sudah diselesaikan.

“Itu sudah selesai, setelah PT Wika menyampaikan bahwa satu desa di Lebak tidak masuk dalam SK Penlok, Pak Gubernur Banten, dua hari setelah itu sudah menantangani SK revisi itu. Padahal pada saat rapat, Pak Gubernur sendiri meminta diproses dan diselesaikan dalam kurun waktu hanya dua jam, bukan dua hari,” kata Hudaya.

Kemudian Hudaya mengatakan ada tiga jalan desa di Kabupaten Serang dan Pandeglang statusnya akan ditingkatkan menjadi jalan provinsi, dengan lebar 7 sampai sembilan meter.

“Tiga exit tol di Cikeusal, Petir (Kabupaten Serang) dan Pagelaran (Pandeglang), status jalannya akan ditingkatkan menjadi provinsi dari jalan desa,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Hadi Soerjadi mengatakan, proses identifikasi dan verifikasi lahan tol Serang-Panimbang sepanjang 83,6 Km yang saat ini belum selesai di tiga trase, sudah dianggap selesai. Bahkan proses pembayarannya dipastikan akan tuntas pada bulan September 2017 ini.

”Ada dana talangan dari PT Wika yang mengerjakan proyek Tol Serang-Panimbang,” kata Hadi.

Membuka akses ekonomi baru

Dikutip dari Antara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banten Thoni Fathoni Mukhson di Serang, Senin (18/9) mengatakan, DPRD Banten mendukung langkah Pemprov Banten pengambilalihan jalan desa yang akan ditingkatkan menjadi jalan provinsi, berkaitan dengan penggunaan jalan tersebut sebagai penyambung dari exit tol Serang-Panimbang. Keberadaan exit tol tersebut diharapkan bisa membuka akses ekonomi baru, dan itu perlu diwujudkan oleh Pemprov Banten.

“Kita sudah koordinasi, kita harapkan itu selesai selama dua tahun ini,” kata Thoni.(TPP)