Indonesia Perkuat Kapasitas Pembuatan Kebijakan Pendidikan Berbasis Riset

0
635

JAKARTA, presidentpost.id – Studi memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan di bidang pendidikan. Indonesia mengambil manfaat dari hal tersebut melalui Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), untuk mempromosikan proses knowledge-to-policy atau pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan berbasis fakta dan pengetahuan, Selasa (11/7).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP dalam pidato kuncinya di acara puncak ACDP. Pada kesempatan ini, Menteri Muhadjir juga meluncurkan sistem repositori online “Referensi Kebijakan Pendidikan Indonesia” (REKAPIN.ID), yang memuat seluruh pengetahuan yang telah dibangun oleh ACDP dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset menjadi ‘radar’ bagi upaya berkelanjutan kami untuk mereformasi sistem pendidikan, baik di tataran tata kelola maupun di tataran program,” jelasnya. “Oleh sebab itu saya menghimbau seluruh
pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk bekerjasama mewujudkan tujuan reformasi, dan untuk terus aktif melibatkan para peneliti dan praktisi.”

ACDP adalah fasilitas yang mempromosikan kegiatan studi dan dialog kebijakan pendidikan, serta memfasilitasi reformasi institusi dan organisasi, dalam rangka mendukung prioritas-prioritas strategis di bidang pendidikan. Fasilitas ini dibentuk pada
tahun 2010 oleh Pemerintah Republik Indonesia bermitra dengan Asian Development Bank (ADB), Uni Eropa dan Pemerintah Australia, dengan nilai dukungan pendanaan sebesar USD 45 juta.

“Fasilitas seperti ACDP mempromosikan budaya knowledge-to-policy,” seperti dikemukakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ir. Totok Suprayitno, PhD. “Hal ini amat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan pendidikan di Indonesia, untuk dapat merespon tantangan baru yang dihadapi bangsa dengan lebih baik.” Bapak Totok mengatakan bahwa seluruh studi, rekomendasi dan opsi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan ACDP sepanjang 6,5 tahun masa kerjanya, merupakan referensi yang sangat berharga bagi kementerian.

Kerja ACDP mencakup topik yang sedemikian luas, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, seputar kegiatan belajarmengajardan tata kelola pendidikan. Keluaran-keluaran ACDP relevan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Kemitraan ini juga telah menyediakan dukungan bagi pemerintah provinsi Aceh, Papua dan Nusa Tenggara Timur, melalui sejumlah studi dan program percontohan terkait pengembangan guru, pengajaran multi-bahasa, serta penguatan perencanaan dan pengawasan pendidikan. ACDP juga memberi dukungan terhadap reformasi kurikulum dan penilaian, serta metodologi ajar pendidikan Agama Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama.

“Salah satu keluaran berharga dari kemitraan ini adalah studi komprehensif, bimbingan teknis dan lahirnya berbagai buku panduan Metode Pembelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Islam Rahmatan Lil’ Alamin,” imbuh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A. “ Inisiatif ini betul-betul mendukung misi dan prioritas Kementerian Agama.”

Dalam kegiatan yang bertema “Sharing Knowledge to Policy and Beyond in the Education Sector” ini, seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan menekankan pentingnya keberlanjutan dari hal yang telah dimulai oleh ACDP.

“ACDP telah membangun pengetahuan yang begitu penting tentang sektor pendidikan Indonesia, dan telah berbagi pembelajaran pengalaman dan praktik baik internasional,” tutur ADB Country Director for Indonesia, Winfried Wicklein, “Tidak kalah pentingnya, ACDP telah berupaya agar pengetahuan yang telah dihimpun dapat diaplikasikan, dan ACDP melakukannya dengan cara menyediakan wadah bersama bagi para pemangku kepentingan, melalui strategi komunikasi dan pembangunan hubungan untuk dapat mempromosikan dialog dan reformasi kebijakan, dan dengan menghubungkan praktik baik internasional dengan inisiatif pengembangan kapasitas.”

“Pemerintah Uni Eropa sangat menghargai integritas dan kualitas dari begitu beragamnya produk pengetahuan yang dihasilkan oleh ACDP. ACDP telah menarik perhatian kami terhadap studi-studi pendidikan yang demikian komprehensif, dimana tidak hanya dimanfaatkan untuk mendorong proses knowledge-to-policy, tetapi juga membantu perencanaan dan praktik di tingkat nasional dan regional,” ujar Minister Counsellor Uni Eropa, Franck Viault.

Sementara itu, Minister Counsellor Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia, Fleur Davies mengatakan, “Australia merasa senang dapat mendukung promosi reformasi dan dialog kebijakan pendidikan di Indonesia melalui ACDP. Program ini telah menghasilkan lebih dari 100 publikasi yang mencakup riset, studi analisis dan risalah kebijakan dari beragam persoalan pendidikan yang menjadi perhatian utama bagi Indonesia. Kemitraan ini tidak hanya berperan sebagai ‘produsen pengetahuan’, tetapi telah berevolusi menjadi ‘penerjemah dan mediator ilmu pengetahuan’, mendukung dialog
kebijakan melalui berbagai medium.”

Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – dimana sebelumnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi bagian dari kementerian ini, Kementerian Agama dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS), Pemerintah Australia melalui Australian Aid, Uni Eropa (UE) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank / ADB) membentuk Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Analisis Sektor Pendidikan (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership / ACDP). ACDP adalah fasilitas untuk mendorong dialog kebijakan dan memfasilitasi reformasi kelembagaan dan organisasi untuk mendukung prioritas strategis pendidikan nasional dan peningkatan kinerja pendidikan.

Fasilitas ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (Education Sector Support Program / ESSP). Dukungan EU terhadap ESSP juga termasuk dukungan anggaran sektor dan program pengembangan kapasitas tentang Standar Pelayanan Minimum. Dukungan Pemerintah Australia adalah melalui Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia. ADB merupakan pemrakarsa dan koordinator ACDP, dimana konsep kemitraan, prinsip-prinsip dalam substansi program, pembentukan sekretariat ACDP, manajemen sumber daya – termasuk dana dan tim konsultan – dikelola oleh ADB.

Sejak tahun 2010, ACDP telah menyelesaikan sebanyak 63 buah studi, baik yang bersifat komprehensif maupun yang bersifat kajian cepat, selain produk-produk seperti modul, tool kit, buku panduan dan sebagainya. Dalam perjalanannya, ACDP senantiasa menekankan kerjasama antara para pakar dari dalam dan luar negeri dengan staf mitra (counterpart) dari kementerian terkait, sehingga diharapkan terjadi alih pengetahuan (transfer of knowledge) secara efektif.

Sebagai bentuk advokasi kebijakan dan diseminasi seluruh informasi, fakta, temuan dan pengetahuan yang berhasil dihimpunnya, sepanjang 2011-2017, kemitraan ACDP telah menyelenggarakan kurang lebih sebanyak 360 lokakarya dan lokalatih yang memberi manfaat kepada lebih dari 13.000 peserta; memproduksi sedikitnya 51 buah briefs dan 52 buah materi informasi atau pengetahuan dalam format multimedia; menyelenggarakan sebanyak 35 kali sesi KOPI DARAT; dan 21 kali talkshow radio dengan nama “Bincang Pendidikan: Kebijakan dan Mutu” (BIDIK JITU); kampanye media sosial melalui Facebook dan Twitter; serta menghasilkan sebanyak kurang lebih 880 pemberitaan di media
massa sebagai hasil dari kegiatan KOPI DARAT dan kegiatan-kegiatan lainnya.

ACDP telah mencoba memperlihatkan beragam model sosialisasi dan promosi hasil-hasil penelitian, untuk menghantarkannya sebagai pengetahuan yang ‘hidup’, mudah dipahami dan mudah diadopsi, demi pembuatan kebijakan yang lebih tepat. (siaran pers)