Presiden Jokowi Singgung Alokasi Penggunaan DAU

0
596

Dalam bagian lain pidato pengantarnya pada sidang kabinet paripurna mengenai Pagu Indikatif RAPBN 2018, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menggunakan yang dinamis dalam menghitung pendapatan dalam negeri neto. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah harus mengantisipasi dinamika perubahan DAU itu.

“Jadi enggak bisa Pemerintah Daerah dapat misalnya dapat Rp1.000 miliar, misalnya dipastikan pasti Rp1,000 miliar tahun ini, tidak. Kalau pendapatan kita turun, ya dia juga harus mengikuti itu. Terlalu enak sekali, saya apa, pontang-panting mencari income/pendapatan dan sering  tidak tercapai kemudian DAU di daerah tetap,” kata Presiden Jokowi.

Tetap pun, lanjut Presiden, sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi hanya disimpan di BPD (Bank Pembangunan Daerah). Hal-hal yang seperti ini, Presiden meminta agar semua memiliki peran yang sama dalam mengelola anggaran.  “Ya kalau hanya ditransfer dari kita 1.000 ditransfer 1.000 kemudian hanya menggunakan, enak banget,” ujarnya.

DAK dan Dana Desa

Adapun mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK), Presiden Jokowi meminta agar dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah dengan sinkronisasi program antar daerah antar sumber pendanaan.

Sementara Dana Desa yang akan semakin besar, Presiden meminta agar dipantau terus efektivitas pelaksanaannya, terutama prioritaskan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan di desa.

Presiden menekankan, bahwa tahun 2018 merupakan tahun yang sangat penting bagi penyelesaian program-program pemerintah sesuai dengan nawacita. Untuk itu, Presiden meminta seluruh Kementerian/lembaga melihat satu persatu program-program kerja di Kementerian/lembaga masing-masing secara lebih teliti, secara lebih detail, secara lebih rinci agar sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

“Jangan hanya diserahkan ke eselon 1, eselon 2, bahkan yang eselon 3. Tolong semua para menteri periksa sendiri, kawal sendiri program-program yang ada di Kementrian, sekali lagi, secara detil. Jangan terjebak rutinitas,” tegas Presiden.

Terakhir, Presiden Jokowi menegaskan agar jangan ditawar-tawar lagi, pastikan bahwa seluruh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita ini bebas dari korupsi, dan lakukan pencegahan di kementerian dan lembaga masing-masing. “Jangan ragu-ragu untuk bertindak keras, tegas terhadap uang yang berada di APBN kita,” pintanya.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam, Wiranto, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menko Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab, Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Mendagri, Tjahjo Kumolo, Menlu, Retno Marsudi, Menhan Rymizard, Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Selain itu hadir juga Menteri BUMN, Rini Soemarno, Mendag, Enggartiasto Lukita, Menperin, Airlangga Hartarto, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menag, Lukman Hakim Saifuddin, Menkominfo, Rudiantara, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Menaker, Hanif Dhakiri, Menteri PANRB, Asman Abnur, Menhub, Budi K. Sumadi, Jaksa Agung, Prasetyo, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian.