PDBI Gelar Seminar Bahas Reposisi Indonesia Inc. di Era Trumponomics

0
430

Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) akan menyelenggarakan acara “Global Trade Opportunity vs. Trumponomic : Indonesia Inc. Strategic Competitiveness” pada hari Rabu, 29 Maret 2017.

Presiden ke-45 AS sungguh-sungguh menerapkan inti fundamental dari ilmu ekonomi yaitu
“Jer Basuki Mawa Bea: There is no such thing as a free lunch in the world. You have to pay
for your lunch”. Selama 45 tahun sejak Perang Dunia II, AS telah menjadi godfather
merangkap “taipan” sekaligus polisi dunia membendung komunisme sejak pidato
Churchill 5 Maret 1946 tentang “Tirai Besi (The Iron Curtain)” yang membelah Eropa dan
dunia atas dua kubu komunisme dan Anti Komunisme Barat hingga kebangkrutan dan
pembubaran Uni Soviet tahun 1991.

Tanpa basa basi diplomatik Presiden ke-45 AS Donald Trump menyatakan bahwa sudah
cukup dunia berlindung dibalik payung nuklir dan proteksi “big boss Uncle Sam”. Sejak saat
itu anda harus bayar cash untuk biaya AS jadi polisi dunia. Maka sejak Presiden AS ke 41
Geroge Bush Sr., AS sudah mulai mengirim kwitansi menagih biaya logistik Perang Teluk
pembebasan Kuwait dari okupansi Saddam Hussein tahun 1991.

Sebelumnya biaya pangkalan militer AS di Jepang dan Korea juga sudah mulai dibebankan
kepada rakyat Jepang dan Korea. Tidak ada lagi dalih menerima bantuan militer dan
ekonomi AS untuk membendung komunisme. Sebab Jerman dan Jepang malah
memanfaatkan proteksi AS membendung komunisme untuk membangun ekonomi ke-2 dan
ke-3 terbesar didunia setelah AS.

Pada 1979, 30 tahun setelah mencoba komunisme, Deng Xiaoping meng -go to hell- kan
Marxisme dan komunisme untuk kembali ke pasar bebas, yang menurut Deng lebih tua dan
lebih ampuh dari Marx, yang selama 30 tahun gagal men-deliver sembako untuk rakyat
Tiongkok yang tetap melarat dibawah komunisme.

Pada 2001 terorisme menjadi kekuatan non-state yang malah mampu menghancurkan
sasaran di jantung AS. Menara WTC dilenyapkan oleh kekuatan bukan negara namun
menjelma jadi ISIS. Yang paling menjengkelkan Trump adalah teori konspirasi yang justru
diluncurkan oleh kelompok anti kemapanan di Barat berupa politically correct ideology
transnasional progressive yang di analisa oleh John Fonte secara komprehensif dalam buku
“Soveregnity vs Submission di tahun 2011 dengan sub-judul yang memuat substansi dan
akar masalah: WILL AMERICANS RULE THEMSELVES OF BE RULED BY OTHERS?

Inilah rahasia kemenangan Trump yang mengantarnya ke tampuk kepresidenan untuk
memulihkan kemandirian AS setelah tergerogoti oleh biaya proteksi dan subsidi perang anti
komunisme dan anti terorisme yang malah mengakibatkan keterpurukan ekonomi AS yang
menghadapi emerging Tiongkok .

Indonesia mengalami sejarah yang berbeda tapi dengan pengalaman no free lunch yang
menyakitkan. Ketika menyetujui perjanjian KMB 1949 maka Indonesia mengharapkan AS
akan mengucurkan bantuan besar-besaran setelah Indonesia secara dini menolak
komunisme yang berontak 1948 sesuai doktrin Zdhanov. Karena itu delegasi RI dibawah
WaPres Moh. Hatta menerima pewarisan utang Hindia Belanda kepada pemerintah
Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berarti kita sebagai negara bekas jajahan harus
membayar utang pemerintah colonial Hindia Belanda kepada bekas penjajah. Suatu hal
tidak wajar yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Hal ini mirip dengan peranan
AS yang menang perang biasanya menerima pampasan perang dari yang kalah, namun
malah memproteksi dan mensubsidi bekas musuh yang kalah yaitu Jerman dan Jepang.

Kesimpulannya, Indonesia pun mengalami anomali bekas terjajah membayar utang bekas
penjajah. Ternyata janji bantuan AS itu hanya berupa feasibility study Semen Gresik dan
PuSri sedangkan biaya pembangunan Indonesia hanya kredit ekspor, bukan bantuan atau
hibah.

Indonesia rajin setia melunasi utang kolonial itu sampai 1956 ketika Kabinet Burhanudin
Harahap dengan berani memutuskan tidak mau membayar sisa utang USD 171 juta atau
15% dari total USD 1.130 juta (buku Ekonomi Indonesia Zanden Daan Marks h 283).

Pada 1957 Kabinet Djuanda nekad merekayasa buruh menasionalisasi perusahaan Belanda
yang kemudian dikuasai para kolonel termasuk menyita KPM yang dampaknya
menghancurkan sistem logistik nasional yang efisien Regular Liner Services sehingga biaya
logistik Indonesia menjadi termahal sedunia dan ongkos jeruk Pontianak ke Jakarta lebih
mahal dari Jeruk Shanghai ke Jakarta.

Pada 1965 kita menjadi negara anti komunis gratis bagaikan durian runtuh bagi AS.
Sedang di Indochina, AS harus mengeluarkan biaya milyaran dollar dan korban 50,000 jiwa
namun tetap terusir dari Saigon 1975.

Sebaliknya, Indonesia justru menjadi anti komunis secara gratis nol rupiah, memakan
korban rakyat Indonesia sendiri yang sebagian terbunuh dalam operasi democide yang
menjadi stigma sejarah Indonesia. Bahkan AS malah mendapat bonus Freeport yang
hingga 50 tahun belum bisa “di-Indonesia-kan” padahal UU PMA no 1 /1967 mengisyaratkan
masa kontrak 30 tahun sampai 1997.

Di dunia tidak ada free lunch, semua harus bayar sebagai transaksi jual beli atau utang
piutang. Bukan proteksi atau subsidi gratisan dari godfather AS , yang sudah “melarat”
dibanding tahun 1945 ketika baru menang Perang Dunia II. Itulah garis besar sejarah
Trumponomics dan pengalaman kita yang juga tidak pernah menikmati bantuan atau hibah
yang substansial , kecuali sumbangan uang kecil.

Perlu diingat bahwa seluruh pengeluaran kita termasuk pembangunan armada dan
squadron ALRi dan AURi terkuat dibelahan bumi Selatan itu diperhitungkan sebagai utang
oleh Uni Soviet dan mencapai USD 2.5 milyar tahun 1965 ketika mendadak menjadi anti
komunis. Dan tentu saja semakin terus ditagih sebab di era pro komunis pun, Khruschev
tidak memberi hibah, melainkan pinjaman, kredit utang yang harus dibayar kembali.

Indonesia juga punya reputasi sebagai mitra transaksi yang bonafide, sewaktu kita membeli
De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia secara pari 1951 dan sewaktu Ibnu Sutowo
membeli Shell tahun 1970, dan terakhir Inalum dibeli dalam posisi surplus devisa dan profit.
Pengalaman mengemplang atau menyita asset Belanda dan investor asing memberi
pelajaran bahwa kita bisa dihukum atau diisolasi oleh masyarakat investor global. Maka
1967 sebagian perusahaan Belanda dikembalikan kepada pemilik seperti Unilever & Bir
Bintang. Juga dalam sengketa Karaha Bodas kita dihukum denda US$ 340 juta karena dinilai
melanggar hukum kontrak. Seperti juga Hotel Kartika Plaza yang sekarang menjadi UOB
Plaza, mengalami sengketa dimana pemerintah RI dihukum denda karena “gregetan”
menyita asset investor.

Di tahun 2017 ini nuansa gossip dan rumor deal tingkat tinggi antar negara dan pemerintah
serta melibatkan BUMN dan/atau korporasi swasta pasti akan berakhir pada resolusi, win
win solution dan kerjasama saling menguntungkan. Bagaimana Indonesia yang kapok tidak
menikmati bonus subsidi dan proteksi Perang Dingin bisa deal dengan Trump yang kapok
jadi polisi dunia gratisan? Win win solution seperti apa bisa terjadi antara Jokowi dan
Donald Trump, antara Indonesia dan AS. Dengan pengalaman sejarah pahit hubungan
masa lalu dimana kita take if for granted terlalu percaya diri. Padahal malah tidak menikmati
apa apa dari “payung nuklir dan proteksi Perang Dingin”. Yang Indonesia terima hanya
warisan utang sewaktu mengharap arus bantuan “Marshall Plan” besar besaran 1950an, dan
hanya mendapat FS Semen Gresik dan Pusri.

Inilah yang akan kita bahas dalam INDONESIA INC DI ERA TRUMPONOMICS, Bagaimana
Jokowinomics bisa survive dan sukses menghadapi Trumponomics yang blak blakan
mengatakan ini era no more free lunch in the world. Bila AS menginginkan win-win
solution, maka Indonesia juga harus mendapat benefit terutama dalam kasus Freeport.

Hanya PDBI dengan dukungan data empiris historis sejarah utang piutang dan pasang
surut hubungan diplomatik dalam turbulensi geopolitik yang dapat menyajikan analisa
faktual dalam memelihara momentum disaat midterm review pemerintahan Jokowi.

PDBI akan memberikan masukan tentang Trumponomics yang selama ini tidak tuntas
terulas oleh media massa tradisional konvensional karena masih terbuai dengan solusi
gratisan: take advantage, take it for granted. Sadarlah bahwa kini adalah era “No More
Free Lunch For ALL. We all have to pay for our lunch ourselves”