Jokowi – JK Harus Segera Wujudkan One Map Policy

0
1136

 

Sminar-Geospasial

Pemerintah baru harus segera mewujudkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy/OMP) untuk menyamakan persepsi semua pihak dalam memandang ruang kebumian. Peta yang akurat, presisi dan mutakhir akan menjadi acuan untuk membuat kebijakan yang efektif dan efesien. Sampai saat ini pemerintah belum memiliki peta standar, baik dari sisi subyek, obyek maupun produk.

Demikian hasil seminar “Kebangkitan Bangsa Melalui One Map Policy” yang diselenggarakan oleh Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) bekerjasama dengan The President Post pada Kamis (11/9/2014) di President Lounge, Jakarta.

Kebijakan OMP, menurut Siti Nurbaya Bakar, pada awalnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik (good forest governance), informasi geospasial untuk MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), mengkoordinasikan proyek-proyek MP3EI serta mendukung disaster management (penanganan bencana).

“Peta sangat penting karena peta adalah kekuatan,” kata mantan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri 2001-2004 itu. Peta adalah instrument berbagai alat ukur. Melalui peta, kita bisa mengetahui akar permasalahan, mengembangkan sistem, memonitor perkembangan keadaan, analisa permasalahan serta pengambilan keputusan.

Keharusan pemerintah untuk mewujudkan OMP adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG). Kendati umur UU itu sudah tiga tahun namun hingga kini pemerintah belum memiliki informasi geospasial yang sama, baik informasi geospasial dasar (IGD) maupun informasi geospasial tematik (IGT). “Masing-masing membuat peta tematik dengan spesifikasi masing-masing,” ujar Ruddy Tambunan, salah satu panelis dalam seminar tersebut. Padahal pengertian kebijakan satu peta mengharuskan satu standar. “Satu standar nasional, satu basis data dan satu geoportal,” jelas Henny Lilywati, Ketua Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Geomatika.

Henny menceritakan, dua lembaga (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan) mengeluarkan peta yang berbeda dengan obyek sama yaitu tutupan hutan. “Ini akan berimplikasi terhadap arahan kebijakan atau pengambilan keputusan yang berbeda terhadap tutupan hutan di Indonesia,” tambah Henny.

Informasi geospasial (IG) yang akurat dan mutahir akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan. Menurut Ketut Wikantika, Guru Besar Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan memanfaatkan informasi geospasial, penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif, termasuk dalam tata kelola asset daerah dan desa.

Semua pembicara dalam seminar tersebut sepakat, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan OMP. Pertama, penguatan kelembagaan. Badan Informasi Geospasial (BIG) harus bisa mengkoordinir lembaga lain dalam menyusun IG yang diperlukan. Presiden harus mendukung BIG dalam upaya koordinasi karena menyangkut kementerian. Selain itu, pemerintah harus memperkuat lembaga pemetaan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bila perlu, di setiap desa terdapat satu surveyor.

Kedua, meningkatkan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) geospasial. Tenaga pemetaan (surveyor) masih terbatas lantaran sedikit sekali sekolah yang menyelenggarakan pendidikan di jurusan tersebut. Tenaga ahli informasi teknologi (IT) di bidang geospasial pun masih minim. Untuk memenuhi kebutuhan SDM, pemerintah bisa melibatkan pihak swasta.

Rekomendasi ketiga adalah peningkatan sarana dan prasarana. Pemerintah harus membangun jaringan tulang punggung information and communications technologies (ICT), pengembangan aplikasi teknologi, pendampingan dalam HAKI (hak atas kekayaan intelektual) serta mengembangkan kerjasama antara swasta dan pemerintah.

Apabila OMP sudah terwujud maka keinginan presiden terpilih Joko Widodo untuk membangun e-government menjadi lebih mudah. Melalui e-government, mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta dialog publik lebih efektif. Sistem manajemen dan proses kerja lebih transparan dan efisien. (jok)